Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Yogyakarta Perkuat Kesiapan Hadapi Tantangan Keterbukaan Informasi

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta, Senin (9/11/2026), di Kantor Bawaslu DIY

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta, Senin (9/11/2026), di Kantor Bawaslu DIY.

Yogyakarta — Kesiapan menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik perlu terus diperkuat oleh Bawaslu Kota Yogyakarta, terutama dalam memastikan layanan informasi berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, beserta staf pengelola PPID Bawaslu Kota Yogyakarta dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta, Senin (9/11/2026), di Kantor Bawaslu DIY.

Kegiatan tersebut menghadirkan Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, Wawan Budiyanto, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Wawan menekankan bahwa kecepatan merespons permohonan informasi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian keterbukaan informasi. Badan publik yang mampu memberikan respons dalam waktu kurang dari tiga hari berpeluang memperoleh nilai tertinggi pada indikator tersebut.

Kegiatan tersebut menghadirkan Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, Wawan Budiyanto, sebagai narasumber

Wawan juga mengingatkan bahwa penetapan informasi yang dikecualikan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Setiap pengecualian harus melalui uji konsekuensi, memiliki dasar tertulis, serta ditetapkan sesuai prosedur. Menjelang Pemilu 2029, Bawaslu perlu mempersiapkan pengelolaan informasi sejak awal, antara lain melalui pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) berdasarkan uji konsekuensi, serta mitigasi permohonan informasi terkait Formulir A.

“Jangan sampai badan publik menyatakan suatu informasi dikecualikan tanpa terlebih dahulu melalui uji konsekuensi. Pengecualian informasi harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wawan.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib turut mengingatkan bahwa predikat informatif bukan satu-satunya ukuran keberhasilan layanan. Kepuasan pemohon dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi harus tetap menjadi orientasi utama. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu DIY, Bayu Mardinta Kurniawan, menyampaikan rencana penguatan Satu Data Bawaslu serta penyelarasan SOP kehumasan dengan instrumen monitoring dan evaluasi KID DIY.

Menanggapi materi yang disampaikan, Andie Kartala menilai penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal penting bagi Bawaslu Kota Yogyakarta untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

“Predikat informatif bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan dorongan untuk terus memperbaiki layanan. Kesiapan pengelolaan informasi, mulai dari pemutakhiran data hingga ketepatan prosedur pengecualian, perlu terus diperhatikan agar masyarakat mendapatkan akses informasi yang mudah dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Melalui penguatan tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta diharapkan semakin siap menghadapi dinamika permohonan informasi publik dan menjaga kualitas keterbukaan informasi secara berkelanjutan

Melalui penguatan tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta diharapkan semakin siap menghadapi dinamika permohonan informasi publik dan menjaga kualitas keterbukaan informasi secara berkelanjutan.

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171 

Penulis: Melisa
Foto: Andoko
Editor: Winda