Bawaslu Kota Yogyakarta Soroti Pentingnya Publik Mengawal APBN

Yogyakarta — Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, bersama Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta Siti Nurhayati dan Jantan Putra Bangsa menghadiri forum diskusi publik bertajuk “APBN untuk Siapa? Perspektif Marhaen dalam Gejolak Negeri” di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan akademisi, mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas bagaimana APBN semestinya hadir menjawab kebutuhan rakyat di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Dalam forum tersebut, peserta menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses penyusunan hingga pelaksanaan APBN karena kebijakan anggaran dinilai sangat menentukan arah pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan akses layanan publik.

Kehadiran Bawaslu Kota Yogyakarta dalam kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi melalui penguatan partisipasi publik dan dialog di luar tahapan pemilu.

Andie Kartala mengatakan ruang diskusi seperti ini penting untuk membangun kesadaran publik bahwa demokrasi tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi juga dalam pengawasan terhadap kebijakan negara. “Masyarakat perlu memahami bahwa APBN bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Anggaran negara menyentuh pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan daerah. Karena itu, penting bagi publik ikut mengawasi agar kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Andie Kartala.

Ia juga menekankan bahwa demokrasi akan semakin kuat ketika masyarakat aktif terlibat dalam isu-isu kebijakan publik dan tidak hanya menjadi penonton. “Penguatan demokrasi tidak cukup hanya melalui partisipasi saat memilih pemimpin. Demokrasi juga tumbuh ketika masyarakat kritis, berani berdiskusi, dan ikut mengawal kebijakan negara agar tetap transparan dan berkeadilan,” tambahnya.

Perspektif marhaenisme yang diangkat dalam forum tersebut juga memberi warna tersendiri dalam diskusi. APBN dipandang harus menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Mahasiswa dan kelompok intelektual muda pun didorong untuk terus menjadi kontrol sosial dalam menjaga arah kebijakan negara agar tetap berpihak pada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan kebijakan publik semakin meningkat sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang partisipatif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171