Himpun Aspirasi, Bawaslu Kota Yogyakarta Bersinergi dengan Mitra Kerja

Yogyakarta – Bawaslu Kota Yogyakarta mengajak para mitra kerja Bawaslu membangun sinergi bersama untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu melalui kegiatan ”Harmonisasi Regulasi dan Transformasi Kelembagaan Pengawas Pemilu Menuju Pemilu yang Demokratis, Adil dan Berintegritas”. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada 25-26 Agustus 2025 tersebut digelar di The Malioboro Hotel & Conference Center dengan mengundang mitra kerja dari Forkopimda, LSM, Perguruan Tinggi, hingga komunitas masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.

Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana ruang diskusi untuk menghimpun aspirasi mitra kerja Bawaslu antara penyelenggara Pemilu, akademisi, pegiat pemilu, legislator, intansi pemerintah, hingga organisasi masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta yang dapat memperkuat kelembagaan Bawaslu. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu untuk menyerap aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan regulasi pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 lalu.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala dalam sambutannya menyampaikan regulasi mengenai Pemilu dan Pemilihan masih belum sempurna. Oleh karena itu, pada masa pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan ini, penting untuk menyempurnakan regulasi. ”Regulasi Pemilu dan Pemilihan saat ini masih belum sempurna, banyak putusan yang perlu dibenahi. Karena itu kami membutuhkan ide dan masukan agar pengawasan ke depan jauh lebih baik”, ujar Andie.

Memasuki fase pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan ini, penting untuk melakukan evaluasi dan menyempurnakan regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Mohammad Najib dalam pembukaan kegiatan. ”Fase post electoral (pasca Pemilu) perlu dilakukan evaluasi untuk merubah regulasi yang berguna untuk mengokohkan peran pengawas Pemilu. Melalui forum ini, kami ingin ada aspirasi yang dapat memberikan sumbangsih agar demokrasi ke depan jauh lebih baik”, tambah Najib.

Untuk memantik diskusi dan mendapatkan perspektif berimbang, Bawaslu Kota Yogyakarta mengundang 4 (empat) orang narasumber yakni: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin; pegiat pemilu Bagus Sarwono; akademisi Diasma Sandi Swandaru; dan Anggota Bawaslu DIY, Agung Nugroho.

Dalam kegiatan kelembagaan ini, kehadiran Wakil Ketua Komisi II DPR RI menjadi ruang strategis bagi Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mendorong terwujudnya Undang-Undang Pemilu yang lebih inklusif. Hal ini difokuskan pada pentingnya prinsip inklusi dalam penyelenggaraan pemilu. “Tanpa prinsip inklusi, fasilitasi bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia, tidak akan berjalan maksimal. Namun bila prinsip itu tertuang secara tegas dalam undang-undang, maka perencanaan dapat dilakukan lebih matang dan berdampak pada kesiapan anggaran untuk memberikan fasilitasi terbaik di seluruh tahapan kepemiluan,” jelas Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta Siti Nurhayati.

Lebih lanjut, Bawaslu menekankan bahwa Pemilu yang bermakna tidak hanya sebatas deklarasi dan semangat fasilitasi pada saat pemungutan suara, tetapi juga harus memberikan ruang partisipasi yang sama bagi kelompok rentan sejak tahap persiapan, seperti tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Melalui kegiatan ini, berbagai aspirasi, gagasan, dan ide yang melibatkan mitra kerja Bawaslu, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokratisasi serta menyempurnakan regulasi Pemilu dan Pemilihan. Dengan demikian, Bawaslu semakin siap dan matang dalam melaksanakan tugas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, sekaligus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat menjelang Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171