Tingkatkan Kompetensi Aparatur, Bawaslu Kota Yogyakarta Gelar WASKITA tentang Legal Drafting
|
Yogyakarta — Bawaslu Kota Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan WASKITA (Wadah Studi, Kajian, dan Inovasi Kompetensi Aparatur) bertema “Teknik Penulisan Legal Drafting” pada Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang diikuti seluruh jajaran secara luring ini menghadirkan Anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutrisnowati, sebagai narasumber untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun produk hukum dan naskah dinas sesuai ketentuan.
Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati, menyampaikan bahwa WASKITA merupakan agenda rutin sebagai wadah pembelajaran bersama. Menurutnya, dinamika regulasi menuntut setiap aparatur untuk terus memperbarui pengetahuan dan pemahaman, termasuk dalam penyusunan legal drafting.
“Melalui kegiatan WASKITA ini, seluruh jajaran diharapkan dapat belajar bersama dan memahami penyusunan legal drafting. Kemampuan tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum, tetapi juga oleh seluruh subbagian karena masing-masing memiliki kebutuhan dalam penyusunan produk hukum maupun naskah dinas,” ungkap Siti.
Dalam pemaparannya, Sutrisnowati menjelaskan bahwa legal drafting berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, menjaga tertib administrasi, serta mencegah cacat formil pada produk hukum. Penyusunan dokumen yang tidak lengkap atau tidak tepat berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi, termasuk ketika lembaga menghadapi gugatan atau sengketa.
“Penyusunan produk hukum dan naskah dinas harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan dalam menyusun dasar hukum, memperhatikan sistematika, serta memastikan kelengkapan dokumen menjadi hal penting untuk menghindari kesalahan formil dan memberikan kepastian hukum,” jelas Sutrisnowati.
Sutrisnowati turut menguraikan pedoman penyusunan naskah dinas di lingkungan Bawaslu, salah satunya Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas. Sementara itu, pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis naskah dinas, serta teknik penyusunan Surat Keputusan (SK), mulai dari konsiderans hingga diktum.
Untuk memperkuat pemahaman praktis, Sutrisnowati memberikan contoh penyusunan SK Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan. Sesi diskusi kemudian membahas sejumlah persoalan, seperti perbaikan produk hukum yang telah diterbitkan, penyusunan dasar hukum, serta penggunaan tanda tangan asli dan elektronik.
Narasumber juga mengingatkan pentingnya ketelitian sebelum dokumen ditandatangani, termasuk dalam memeriksa dasar hukum, penomoran, kewenangan pejabat penandatangan, penggunaan bahasa baku, dan kelengkapan dokumen.
Melalui WASKITA, Bawaslu Kota Yogyakarta mendorong peningkatan kompetensi seluruh aparatur agar mampu menyusun produk hukum dan naskah dinas secara tepat, tertib, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171
Penulis: Fenti
Foto: Rofi
Editor: Melisa