Pastikan Hak Pilih Terlindungi, Bawaslu Kota Yogyakarta Awasi Coktas PDPB
|
Yogyakarta — Bawaslu Kota Yogyakarta mengawasi pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) oleh KPU Kota Yogyakarta dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026, Kamis (12/11/2026). Pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tujuh tim untuk mencermati tiga kategori data, yakni data ganda luar negeri, pemilih baru, dan pemilih nonaktif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual sekaligus mencegah potensi hilangnya hak pilih warga negara.
Ketiga kategori tersebut memerlukan pencermatan khusus karena berkaitan dengan ketepatan pencatatan identitas dan status pemilih. Data ganda luar negeri perlu dipastikan kesesuaiannya agar tidak terjadi pencatatan yang keliru. Sementara itu, terhadap pemilih baru dan pemilih nonaktif, perlu dipastikan status serta tindak lanjut pemutakhiran datanya. Dalam pengawasan langsung ini, Bawaslu mencermati proses pencocokan yang dilakukan KPU sekaligus mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data.
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, menegaskan bahwa pengawasan Coktas tidak hanya berorientasi pada kesesuaian prosedur administrasi, tetapi juga memastikan data pemilih mencerminkan kondisi faktual masyarakat.
“Tujuan pengawasan ini memastikan KPU Kota Yogyakarta melakukan Coktas sesuai dengan ketentuan dan data faktual di lapangan. Kami juga ingin memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam memilih,” tegas Andie.
Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati, turut menekankan pentingnya ketelitian dalam mencermati setiap kategori data. Menurutnya, kesesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual menjadi aspek penting agar perubahan status pemilih dapat ditindaklanjuti secara tepat.
“Setiap kategori data memiliki karakteristik dan persoalan yang perlu dicermati. Karena itu, kesesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual menjadi hal penting agar proses pemutakhiran tidak menimbulkan persoalan yang berpotensi merugikan hak pilih masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan PDPB merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kota Yogyakarta dalam mengawal akurasi data pemilih secara berkelanjutan, termasuk pada masa di luar tahapan pemilu. Melalui pengawasan ini, Bawaslu mendorong agar pemutakhiran data tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perlindungan hak pilih masyarakat.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171
Penulis: Winda
Foto: Tim Humas Bawaslu Kota Yogyakarta
Editor: Melisa