Deklarasi Pemuda AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Isu Sara serta Hoax) Membangun Demokrasi Substansi di Yogyakarta

Bawaslu Kota Yogyakarta menggelar Deklarasi Pemuda AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Sara, serta Hoaks) Kota Yogyakarta 2021. Kegiatan ini dilangsungkan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta bersama dengan pemuda-pemudi AMPUH Kota Yogyakarta yang berasal dari kecamatan Wirobrajan, Kraton, Gondokusuman dan Umbulharjo, Sabtu (9/10/2021)
Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan yang dalam sambutannya mengapresiasi luar biasa atas inisiasi berlangsungnya kegiatan ini sehingga saat ini bisa mendeklarasikan terkait Aksi AMPUH.
Hari ini Bawaslu Kota Yogyakarta bermitra dengan pemuda-pemudi Yogyakarta untuk mendeklarasikan Pemuda AMPUH. Ini pertama kalinya ada deklarasi Pemuda AMPUH langsung ke subyeknya karena biasanya hanya desa bukan pemuda. Semoga ini menjadi rangsangan stimulus didaerah lain untuk mendeklarasikan kegiatan-kegiatan serupa. Kegiatan Deklarasi Pemuda AMPUH Kota Yogyakarta ini menghasilkan deklarasi yang berisi :
DEKLARASI AKSI GERAKAN PEMUDA AMPUH (AKSI MENOLAK POLITIK UANG, UJARAN KEBENCIAN DAN SARA SERTA HOAX) KOTA YOGYAKARTA 2021
Kami, pemuda pemudi dan kalangan muda progresif Kota Yogyakarta yang peduli akan demokrasi dan toleransi, secara sadar serta tanpa paksaan menyatakan bahwa: 

1. Kami menolak adanya segala bentuk politik uang, ujaran kebencian dan SARA, dan hoax, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terjaganya kehidupan demokrasi yang adil serta sehat di Indonesia pada umumnya maupun di Kota Yogyakarta pada khususnya;
2. Kami siap berkontribusi sebagai civil society untuk berkolaborasi dalam berbagai aksi nyata untuk meminimalisir terjadinya politik uang, ujaran kebencian dan SARA, serta hoax, baik dalam ruang digital maupun ruang non-digital; dan
3. Kami siap turut serta secara partisipatif dalam mensukseskan agenda-agenda penguatan demokrasi baik yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta maupun pihak lain yang tidak terbatas pada lingkup sosial politik demi terjaganya good governance yang bernafaskan pancasila dan berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia. 

Semoga Tuhan merestui langkah kami.