Bawaslu Kota Yogyakarta Perkuat Konsolidasi Demokrasi Lewat Wayang

Yogyakarta — Bawaslu Kota Yogyakarta memperkuat konsolidasi demokrasi melalui pendekatan kultural dengan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan diskusi publik yang digelar Jaringan Wayang Kontemporer (JWK) di Rumah Budaya Omah Kahangnan, Pajangan, Bantul, Minggu (19/4/2026).

Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengawasan partisipatif yang inklusif serta penguatan konsolidasi demokrasi melalui pendekatan kultural. Selain pengawasan formal, Bawaslu Kota Yogyakarta juga memanfaatkan ruang budaya untuk menghadirkan dialog publik yang mengangkat isu keberagaman, inklusivitas, dan kesetaraan hak warga negara.

Rangkaian kegiatan diawali dengan workshop wayang kontemporer yang diikuti berbagai kalangan masyarakat. Peserta terlibat langsung dalam proses kreatif pembuatan wayang berbahan karton, mulai dari merancang karakter hingga tahap pewarnaan dan perakitan sebagai bentuk ruang ekpresi yang inklusif.

Kegiatan dilanjutkan dengan pementasan wayang kontemporer berjudul “Dianggap Berdosa Karena Berbeda” yang dibawakan oleh Kus Antoro bersama Muhammad Haryanto, dalang penyandang disabilitas netra. Pertunjukan ini mengangkat kisah persahabatan tiga tokoh difabel yang menggambarkan dinamika kehidupan sosial serta tantangan yang dihadapi kelompok rentan. Pementasan juga dilengkapi juru bahasa isyarat sebagai bentuk komitmen terhadap aksesibilitas.

Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Jantan Putra Bangsa, menilai praktik inklusivitas dalam kegiatan tersebut penting untuk terus didorong. “Praktik inklusivitas seperti ini perlu terus didorong, tidak hanya dalam ruang seni dan budaya, tetapi juga dalam kehidupan publik secara lebih luas,” ujarnya. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang dimoderatori oleh Jantan Putra Bangsa. Dalam forum ini, berbagai narasumber membahas isu inklusi, keadilan sosial, serta tantangan yang dihadapi kelompok marginal.

Dalam forum tersebut, isu intoleransi, diskriminasi, serta keterbatasan akses layanan publik bagi kelompok rentan menjadi perhatian. “Isu intoleransi, diskriminasi, serta keterbatasan akses layanan publik bagi kelompok rentan harus menjadi perhatian bersama. Negara memiliki peran penting untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara tanpa terkecuali,” tegas Jantan.

Ia juga menekankan bahwa keberagaman merupakan realitas yang harus dihormati dalam sistem demokrasi. “Melalui pendekatan budaya seperti wayang kontemporer, pesan-pesan sosial dan politik dapat disampaikan secara lebih efektif dan menyentuh kesadaran masyarakat,” tambahnya.

Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat konsolidasi demokrasi tidak hanya melalui aspek teknis kepemiluan, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan budaya yang mendorong kesadaran publik secara lebih luas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171