Bawaslu Sebagai Benteng Terakhir Pelaporan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bawaslu Kota Yogyakarta mengadakan Talk Show tentang pemahaman kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta menghadirkan narasumber anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Dr. H. Alfitra Salamm, Jumat (4/6).

Kehadiran anggota DKPP RI disambut oleh pimpinan dan jajaran sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta yang didampingi anggota Bawaslu DIY Sutrisnowati. Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya menjelaskan kegiatan ini sebagai  peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). “kegiatan ini sebagai persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota tahun 2021,” kata Harsya.

Dalam Talk Show itu, Alfitra menjelaskan bahwa keberadaan DKPP sebagai Quality control untuk meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu dan KPU. “Untuk meningkatkan kinerja Bawaslu dan KPU maka kami akan memberikan pendidikan yang sifatnya etik karena etik ini sebagai fungsi dari DKPP adalah sebagai lembaga peradilan, maka kami sangat membutuhkan adanya laporan dari masyarakat apabila hal itu telah melanggar etik  dan apabila tidak ada masyarakat yang melapor maka ini menjadi tugas Bawaslu sebagi benteng terakhir untuk melaporkan, jika Bawaslu tidak melaporkan maka kami menganggap Bawaslu melakukan pembiaran kesalahan yang ada, oleh karena itu saya memberikan poin bahwa Bawaslu adalah pelapor terakhir jika masyarakat tidak ada yang melapor jangan sampai Bawaslu tidak menjalankan fungsinya sebagai Pengawas Pemilu, kita berharap semua Bawaslu dapat menjalankan funsinya dengan baik ,” kata Alfitra saat siaran Talk Show.

Bawaslu Kota Yogyakarta, ujar Alfitra, sangat memberikan inspirasi dengan berbagai program yang telah dilakukan agar masyarakat paham dengan fungsi dan tugas dari Bawaslu, sosialisasi tentang politik uang kepada para disabilitas yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Yogyakarta merupakan pelopor dari lembaga lainya agar memperhatikan para disabilitas untuk menangkap apa yang disampaikan. (JS)