Politik Uang, Patron Klien, dan Peran Pemuda sebagai Masyarakat Sipil yang Kritis
|
Ada problem yang mendasar dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia, yaitu Money Politik.
“Transaksional pemilih dan pemimpin politik dikarenakan adanya gejala Patron Klien yang sangat kuat. Pemimpin di tingkat elit, misal Parpol, calon legislatif maupun eksekutif melakukan perilaku “membeli suara” pemilih. Hubungan yang asimetris ini berdampak panjang dan meruntuhkan nilai nilai konstituensi dalam proses demokrasi kita. Pemimpin yang telah membeli suara tersebut kemudian menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan jangka pendeknya sendiri daripada mewakili pemilihnya. Hal ini telah terjadi dan merusak nilai nilai demokrasi yang telah terbangun dalam hidup sehari hari”.
“Kedua adalah pragmatisme warga yang belum memiliki kesadaran kritis kewarganegaran atau citizenship yang kuat dalam menghadapi Modal Kapital yang beroperasi pada ritual demokrasi setiap lima tahunan. Oleh karena itu masyarakat sipil wajib membangun sinergisitas jejaring masyarakat sipil untuk melawan narasi transaksional itu dengan aksi strategis yang pasti membutuhkan energi panjang dan bahkan perlu membutuhkan satu generasi untuk memutuskan perilaku pragmastisme tersebut yang membunuh substansi nilai nilai demokrasi. Pemuda adalah kelompok strategis yang wajib di dorong melakukan pendidikan literasi politk bersama sama elemen lain di Kota Yogyakarta ini, mereka memiliki nilai nilai kejuangan yang tidak dimiliki oleh generasi tua yang sudah agak tercemari oleh perilaku pragmatisme”, demikian sepotong wawancara Tim Buletin Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Tokoh Penggiat Anti Money Politik dan akademisi FISIP UMY Bambang Eka Cahya Widodo di salah satu ruangan Kampus UMY di ringroad barat, Rabu (03/03/2021).
“Transaksional pemilih dan pemimpin politik dikarenakan adanya gejala Patron Klien yang sangat kuat. Pemimpin di tingkat elit, misal Parpol, calon legislatif maupun eksekutif melakukan perilaku “membeli suara” pemilih. Hubungan yang asimetris ini berdampak panjang dan meruntuhkan nilai nilai konstituensi dalam proses demokrasi kita. Pemimpin yang telah membeli suara tersebut kemudian menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan jangka pendeknya sendiri daripada mewakili pemilihnya. Hal ini telah terjadi dan merusak nilai nilai demokrasi yang telah terbangun dalam hidup sehari hari”.
“Kedua adalah pragmatisme warga yang belum memiliki kesadaran kritis kewarganegaran atau citizenship yang kuat dalam menghadapi Modal Kapital yang beroperasi pada ritual demokrasi setiap lima tahunan. Oleh karena itu masyarakat sipil wajib membangun sinergisitas jejaring masyarakat sipil untuk melawan narasi transaksional itu dengan aksi strategis yang pasti membutuhkan energi panjang dan bahkan perlu membutuhkan satu generasi untuk memutuskan perilaku pragmastisme tersebut yang membunuh substansi nilai nilai demokrasi. Pemuda adalah kelompok strategis yang wajib di dorong melakukan pendidikan literasi politk bersama sama elemen lain di Kota Yogyakarta ini, mereka memiliki nilai nilai kejuangan yang tidak dimiliki oleh generasi tua yang sudah agak tercemari oleh perilaku pragmatisme”, demikian sepotong wawancara Tim Buletin Bawaslu Kota Yogyakarta dengan Tokoh Penggiat Anti Money Politik dan akademisi FISIP UMY Bambang Eka Cahya Widodo di salah satu ruangan Kampus UMY di ringroad barat, Rabu (03/03/2021).
Tag
Berita
