Bawaslu Kota Yogyakarta Dorong Pemetaan Kerawanan Bersama Menuju Pemilu 2029

Yogyakarta — Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, mendorong penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan melalui pemetaan kerawanan Pemilu secara terpadu sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi potensi konflik sosial menuju Pemilu 2029. Hal tersebut disampaikan Andie saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Aktualisasi Diri Pemimpin Serdik Sespimmen Dikreg Ke-67 Sespim Lemdiklat Polri di Ruang Patriatama, Polresta Yogyakarta, Senin (24/8/2026).

FGD tersebut merupakan bagian dari aktualisasi kepemimpinan peserta didik Sespimmen Dikreg Ke-67 dengan fokus penelitian “Optimalisasi Manajemen Operasional Kepolisian Guna Mencegah Konflik Sosial pada Penyelenggaraan Pemilu dalam Rangka Memelihara Stabilitas Kamtibmas”. Kegiatan mempertemukan Bawaslu Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta, Kesbangpol Kota Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi pengalaman Pemilu 2024 dan merumuskan pembelajaran menuju Pemilu 2029.

Dalam diskusi, Andie menekankan pentingnya membangun pemetaan kerawanan yang disusun secara bersama-sama oleh lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, pemetaan terpadu dapat memberikan gambaran potensi kerawanan yang lebih komprehensif sehingga langkah pencegahan dapat dirancang berdasarkan kondisi dan kebutuhan bersama.

“Ke depan diharapkan terdapat forum koordinasi bersama yang secara khusus membahas dan menyusun pemetaan kerawanan secara terpadu. Pada Pemilu sebelumnya, masing-masing lembaga melakukan pemetaan secara mandiri, sehingga pemetaan bersama akan menghasilkan gambaran kerawanan yang lebih komprehensif,” ujar Andie.

Selain pemetaan kerawanan, forum membahas sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berpotensi memengaruhi keamanan dan kondusivitas, antara lain potensi konflik sosial, keamanan dan ketertiban, koordinasi antarlembaga, pemasangan alat peraga kampanye, serta penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui media sosial. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini.

Bagi Bawaslu Kota Yogyakarta, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi dengan penyelenggara Pemilu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai potensi kerawanan dapat dikenali lebih awal dan ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Masukan yang disampaikan dalam FGD selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi peserta didik Sespimmen dalam penyusunan penelitian, khususnya dalam merumuskan strategi manajemen operasional kepolisian menghadapi potensi konflik sosial pada penyelenggaraan Pemilu.

Melalui keterlibatan dalam forum tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta terus mendorong penguatan koordinasi dan kewaspadaan bersama dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan Pemilu. Pemetaan yang dilakukan secara terpadu diharapkan dapat mendukung langkah pencegahan yang lebih terarah serta turut menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang aman, tertib, dan kondusif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171