Bawaslu Kota Yogyakarta Gandeng Akademisi UII Tangkal Hoaks Politik

Yogyakarta — Bawaslu Kota Yogyakarta menggelar diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama akademisi Universitas Islam Indonesia (UII), Khumaid Akhyat Sulkhan, pada Kamis (7/5/2026) dengan mengusung tema “Literasi Politik dalam Menangkal Hoaks”. Diskusi yang berlangsung antara Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Jantan Putra Bangsa, dan Khumaid tersebut menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat literasi politik masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tantangan demokrasi di era digital, khususnya maraknya penyebaran hoaks politik yang berpotensi memengaruhi opini publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Khumaid Akhyat Sulkhan menegaskan bahwa literasi politik menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, literasi politik tidak hanya sebatas memahami sistem pemerintahan atau proses pemilu, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah terjebak dalam narasi manipulatif.

“Di era digital, hoaks bukan sekadar informasi salah, tetapi bisa menjadi alat untuk memengaruhi opini publik hingga merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi,” ujar Khumaid.

Ia menambahkan, masifnya penyebaran informasi melalui media sosial membuat masyarakat perlu memiliki kecakapan digital sekaligus kesadaran politik agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.

Menanggapi hal tersebut, Jantan Putra Bangsa menegaskan bahwa penyebaran hoaks memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Informasi yang tidak akurat, menurutnya, dapat menciptakan polarisasi sosial dan memengaruhi preferensi politik masyarakat secara tidak sehat.

“Hoaks politik bukan hanya persoalan informasi yang keliru, tetapi juga ancaman terhadap kualitas demokrasi. Karena itu, penguatan literasi politik menjadi langkah penting agar masyarakat semakin kritis, mampu memverifikasi informasi, dan tidak mudah terprovokasi,” ujar Jantan.

Lebih lanjut, Jantan menyampaikan bahwa Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukatif kepada masyarakat. Menurutnya, penguatan kesadaran publik harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi.

“Kami memandang kolaborasi dengan akademisi menjadi langkah strategis. Perguruan tinggi memiliki kapasitas pengembangan pengetahuan, sementara Bawaslu hadir untuk memperluas implementasi edukasi politik kepada masyarakat. Sinergi ini penting agar demokrasi kita semakin tangguh menghadapi disinformasi,” tambahnya.

Diskusi juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pendidikan politik. Edukasi dinilai akan lebih efektif apabila melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat sebagai agen penyebaran nilai demokrasi di lingkungan masing-masing.

Selain itu, keduanya sepakat bahwa langkah sederhana seperti mengecek sumber berita, memastikan kredibilitas media, hingga memanfaatkan platform pemeriksa fakta perlu terus didorong sebagai budaya baru dalam masyarakat untuk menangkal hoaks.

Melalui diskusi ini, Bawaslu Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk membangun demokrasi yang sehat melalui masyarakat yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi informasi. Sinergi dengan kalangan akademisi diharapkan terus diperkuat guna menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih tahan terhadap disinformasi dan mendorong partisipasi publik yang rasional serta berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171