Bawaslu Kota Yogyakarta Gelar Konsolidasi Demokrasi, Soroti Peran Perempuan Pengawas Pemilu

Yogyakarta – Bawaslu Kota Yogyakarta menggelar kegiatan diskusi konsolidasi demokrasi bersama NARASITA PEREMPUAN INDONESIA pada Jumat (24/4/2026), di kawasan Jalan Veteran Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan Pemilu pasca berakhirnya Pemilu dan Pilkada 2024, sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, bersama perwakilan NARASITA PEREMPUAN INDONESIA, Renny A Frahesty. Konsolidasi ini menitikberatkan pada isu strategis terkait peran perempuan dalam pengawasan pemilu serta pentingnya perspektif keadilan gender dalam sistem demokrasi.

Dalam diskusi, disampaikan bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya berfokus pada aspek regulasi dan sistem, tetapi juga pada sumber daya manusia yang menjalankannya. Perempuan dinilai memiliki peran penting dalam pengawasan pemilu, terutama dalam menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap berbagai bentuk kerentanan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan pengawas pemilu, di antaranya belum proporsionalnya representasi perempuan dalam struktur pengawasan, dominasi laki-laki pada posisi strategis, serta adanya beban ganda antara tanggung jawab profesional dan domestik. Selain itu, perempuan pengawas juga kerap menghadapi tekanan sosial, stereotip, hingga potensi intimidasi saat menjalankan tugas di lapangan.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memperkuat demokrasi. “ Konsolidasi demokrasi ini menjadi ruang bersama untuk memastikan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya kuat secara sistem, tetapi juga inklusif secara sosial. Perempuan memiliki peran strategis yang harus terus diperkuat agar demokrasi berjalan lebih adil dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan NARASITA PEREMPUAN INDONESIA, Renny A. Frahesty, menekankan bahwa penguatan perspektif gender dalam pengawasan pemilu harus dimulai dari kebijakan hingga praktik di lapangan. “Perempuan pengawas tidak hanya membutuhkan ruang partisipasi, tetapi juga perlindungan dan pengakuan atas tantangan yang mereka hadapi. Ketika sistem mampu menghadirkan keadilan gender, maka kualitas pengawasan pemilu juga akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa penting untuk membangun lingkungan pengawasan yang aman dan inklusif bagi perempuan. “Pelatihan yang sensitif gender, jejaring yang kuat antarperempuan pengawas, serta kebijakan yang responsif menjadi kunci agar perempuan dapat berperan optimal tanpa hambatan struktural maupun kultural,” tambahnya.

Selain itu, diperlukan pula kebijakan kelembagaan yang responsif gender, seperti mekanisme rekrutmen yang adil, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta pengakuan terhadap kebutuhan spesifik perempuan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa perempuan bukan lagi sekadar objek dalam wacana demokrasi, melainkan telah menjadi subjek aktif yang berperan dalam menjaga kualitas pemilu. Dengan perspektif yang dimiliki, perempuan pengawas dinilai mampu memperluas cara pandang dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Yogyakarta berharap konsolidasi demokrasi dapat menjadi ruang kolaboratif untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pengawasan pemilu yang adil, inklusif, dan berintegritas. Penguatan peran perempuan dalam pengawasan pemilu bukan sekadar agenda tambahan, melainkan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171