BAWASLU KOTA YOGYAKARTA SAMBUT TAF, DFAT, DAN BAPPENAS UNTUK MENDUKUNG KERJA SAMA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA LKiS

Yogyakarta – Bawaslu Kota Yogyakarta menerima kunjungan pemantauan bersama (Joint Monitoring Visit) dari Tim Program Democratic Resilience (DemRes) pada Kamis (13/2/2025). Tim yang terdiri dari perwakilan The Asia Foundation (TAF), Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT), BAPPENAS, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), dan International Foundation for Electoral System (IFES) Country Office Indonesia disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, dan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Jantan Putra Bangsa.

Dalam sambutannya, Andie menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta telah menjalin kerja sama strategis dengan LKiS dalam berbagai program pendidikan politik dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. “Kerja sama ini telah memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam memperluas jangkauan pendidikan politik serta pengawasan pada hari pemungutan suara, termasuk terkait aksesibilitas TPS bagi kelompok disabilias,” ungkap Andie.

First Secretary, Justice and Democratic Governance DFAT, Emma Blanch, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung pengalaman Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan program bersama LKiS, serta melihat bagaimana program-program ini selaras dengan prioritas nasional maupun daerah. “Kami ingin mengevaluasi dampak nyata program terhadap penguatan demokrasi, terutama melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, Nuzula Anggeraini, menekankan pentingnya masukan dari pelaksana di daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap program LKiS yang didanai oleh DFAT dan BAPPENAS. “Kami ingin memastikan bahwa upaya penguatan demokrasi yang inklusif terus berlanjut dengan pendekatan yang efektif dan relevan di lapangan,” katanya.

Jantan Putra Bangsa menambahkan, kerja sama dengan LKiS selama ini membuka lebih banyak ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. “Forum-forum kolaboratif bersama LKiS memungkinkan kami menjangkau komunitas yang lebih beragam, sehingga pendidikan politik bisa disampaikan dengan lebih luas dan tepat sasaran,” tuturnya.

Setelah berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta berencana untuk terus melanjutkan program pendidikan politik untuk mengembangkan kualitas pengawasan partisipatif. Beberapa kelompok segmentasi sasaran Bawaslu Kota Yogyakarta adalah forum perempuan, pemula, dan disabilitas yang peduli terhadap proses demokrasi dan telah terlibat dalam pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Kota Yogyakarta juga berkomitmen untuk terus melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi pemilih disabilitas dan kelompok rentan. Namun karena efisiensi anggaran, kegiatan kemungkinan akan dilakukan dalam format webinar.

Menutup pertemuan, Nuzula menyampaikan apresiasi atas komitmen Bawaslu Kota Yogyakarta dan menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program, termasuk melalui inisiatif kolaboratif non-anggaran yang berdampak jangka panjang. “Kami berharap kerja sama tetap terjalin meski di tengah keterbatasan sumber daya, agar pendidikan politik dan penguatan demokrasi terus berlangsung,” ujarnya.

Sementara itu, Andie menyampaikan harapan agar program pendidikan politik tetap berjalan meski di luar masa tahapan pemilu. “Sebagai miniatur Indonesia, Kota Yogyakarta menghadapi tantangan keragaman etnis dan agama. Pendidikan politik harus terus digalakkan agar demokrasi semakin inklusif,” tutup Andie.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171