Yogyakarta, 26 Agustus 2025 — Bawaslu Kota Yogyakarta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan bersama Mitra Kerja yang berlangsung pada 25–26 Agustus 2025 di The Malioboro Hotel & Conference Center Yogyakarta. Mengusung tema “Harmonisasi Regulasi dan Transformasi Kelembagaan Pengawas Pemilu Menuju Pemilu yang Demokratis, Adil, dan Berintegritas”, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta dari unsur Forkopimda Kota Yogyakarta, OPD Pemerintah Kota, KPU Kota Yogyakarta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta komunitas peduli demokrasi.
“Melalui forum ini, kami berupaya memperkuat kelembagaan Bawaslu sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan mitra kerja. Pengawasan pemilu harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan melibatkan partisipasi publik,” ujar Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, dalam sambutannya.
Bahas Legitimasi Politik dan Independensi Pengawas
Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai isu penting seputar pengawasan pemilu. Beberapa di antaranya adalah legitimasi politik yang hanya dapat terwujud melalui pemilu yang jujur, adil, dan bebas politik uang, serta independensi pengawas pemilu yang dipandang sebagai syarat utama menjaga kepercayaan publik.
Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik sebagai modal utama legitimasi hasil pemilu. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat disebut sebagai aspek yang perlu diperkuat.
Isu lain yang mengemuka adalah pasca revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Multitafsirnya beberapa ketentuan dinilai menyulitkan pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan praktik politik uang. Karena itu, forum merekomendasikan agar regulasi kepemiluan ke depan lebih jelas, tidak multitafsir, dan menjamin kepastian hukum.
Hadapi Tantangan dan Rumuskan Strategi Penguatan
Para peserta forum juga mengidentifikasi sejumlah tantangan pengawasan pemilu, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), koordinasi antar lembaga penegak hukum, dinamika internal kelembagaan, serta tekanan politik dari berbagai pihak.
Sebagai tindak lanjut, forum merekomendasikan beberapa langkah strategis, di antaranya:
Reformasi regulasi untuk mempertegas kewenangan pengawas pemilu.
Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM di seluruh tingkatan.
Pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik.
Penguatan jejaring kerja sama dengan masyarakat sipil, akademisi, media, serta lembaga negara lainnya.
“Transformasi kelembagaan pengawas pemilu tidak bisa berhenti pada struktur organisasi saja, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai integritas dan adaptasi terhadap perubahan teknologi serta sosial politik,” tutur Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta, Jantan Putra Bangsa.
Tegaskan Komitmen Inklusif dan Kolaboratif
Dalam forum tersebut juga ditegaskan pentingnya penyusunan regulasi pemilu yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Partisipasi kelompok ini dinilai sebagai indikator penting dari pemilu yang adil dan demokratis.
Bawaslu Kota Yogyakarta menegaskan bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Dukungan dari masyarakat sipil, akademisi, media, dan lembaga negara menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan yang kuat, transparan, dan berintegritas. “Kami menyadari, menjaga demokrasi tidak bisa dilakukan sendirian. Sinergi dengan berbagai pihak adalah fondasi utama untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif dan berkeadilan,” ungkap Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati.
Penutup
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Bawaslu Kota Yogyakarta meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memastikan pengawasan Pemilu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Kami berharap sinergi ini menjadi langkah nyata dalam mengawal Pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas. Kolaborasi adalah kunci bagi legitimasi Pemilu di mata publik,” tutup Andie.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171